CHATNEWS – Untuk mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 agar segera tercapai kekebalan kelompok, pemerintah secara resmi mengizinkan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong. Kegiatan pemberian vaksin ini dengan kata lain dilakukan oleh pihak swasta.

Ketentuan ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2021. Berbeda dengan vaksinasi nasional yang dilakukan pemerintah, vaksin Gotong Royong dikenakan biaya.

Untuk setiap satu suntikan vaksinasi Gotong Royong dikenai Rp500 ribu. Dengan perhitungan, Rp 375 ribu per dosis dengan biaya penyuntikannya Rp 125 ribu per dosis. Hal itu berarti total dua kali suntikan, berarti Rp1 juta setiap orang.

Vaksinasi Gorong Royong tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program pemerintah. Kemungkinan besar akan menggunakan vaksin Sinopharm dan Moderna.

Juru bicara Bio Farma untuk vaksinasi Bambang Heryanto mengatakan dalam siaran pers, baru-baru ini, “Saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki perusahaan vaksin Sinopharm dan Moderna, dan melakukan pembicaraan supply vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program pemerintah.”

Selain itu, vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di fasyankes milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.

Siti Nadia Tarmizi Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan menjelaskan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan diserahkan kepada BUMN, sehingga tidak akan menganggu program vaksinasi nasional Covid-19 pemerintah.

“Vaksinasi Gorong Royong ini tentunya tidak akan menganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” kata Nadia dalam konferensi pers.